5 contoh peraturan daerah. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan : 1. 5 contoh peraturan daerah

 
 BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan : 15 contoh peraturan daerah 2 Tahun 2005 tentang larangan merokok di tempat umum, Perda ini menjawab permasalahan merokok di tempat umum yang menganggu

Si **) I. Selain tentang. Klik Untuk Unduh Abstrak. Penyusunan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Peraturan Daerah tentang Retribusi Daerah 44 3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322); 9. Peraturan daerah mengenai pengelolaan pasar & tempat jualan. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan : 1. PEMBENTUKAN ORGANISASI DINAS DAERAH 5. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2014 tentang Peternakan Dan Kesehatan serta Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Retribusi Daerah. Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG POKOK-POKOK PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH. Baik yang disebut sebagai pemerintah pusat ataupun pemerintah daerah. PERATURAN DAERAH KABUPATEN MALANG NOMOR 23 TAHUN 2013 TENTANG KEPARIWISATAAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI DAERAH KABUPATEN MALANG Menimbang :1. bahwa untuk meningkatkan kinerja Pemerintah Daerah dan kesejahteraan. CATATAN: Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 05 Mei 2020. CATATAN: Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 29 Desember 2017. Diterangkan Kemenkumham, setidaknya ada empat fungsi Perda: 1. 3. KATA PENGANTAR Assalamualaikum Wr. 73 Tahun 2020, presiden mengeluarkan peraturan untuk melaksanakan UU No. PERATURAN DAERAH KABUPATEN MALANG NOMOR 2 TAHUN 2020 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 1 TAHUN 2016 TENTANG DESA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI MALANG, Menimbang : a. 2. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pajak Reklame; Mengingat : 1. Pengaduan Penyalahgunaan Wewenang. Contoh. 11. 8 5) Ayat adalah merupakan rincian dari pasal, penulisannya diberi nomorPeraturan Daerah (PERDA) 47100. 5. Beberapa daerah yang disampaikan antara. 12 Tahun 2011 terkait jenis dan hierarki Peraturan. Merumuskan Norma Hukum secara Baik 66Hal itu adalah sebagian contoh kecil, tidak selarasnya peraturan perundang-undangan di daerah yang tidak selaras dengan Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika. Kali ini kita akan membahas mengenai contoh peraturan daerah yang dikeluarkan oleh Kota/Kabupaten, yaitu Perda Kota Bandung No. Pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Tingkat II Banggai Nomor 19 Tahun 2000 (Lembaran Daerah Tahun 2000 Nomor 34 Seri C Nomor 12) tentang Penetapan Peraturan Desa, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Contoh peraturan Pusat adalah sebagai berikut: 1. Detail. KOMPAS. PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 3 TAHUN 2011 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH. Dari forum group diskusi tersebut diharapkan akan mendapatkan masukan mengenai hal-hal yang diatur dalam naskah akademik dan rancangan peraturan daerah tersebut. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2001 Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 16 Tahun 2009. Pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota, Peraturan Menteri, Peraturan Badan, Peraturan Komisi, Peraturan Gubernur, dan Peraturan. dalam mewujudkan peraturan daerah mengenai KTR. 5, Lembaran Daerah Kota Padang Tahun 2021 Nomor 5. Selain tujuan yang telah dijabarkan di atas, penyusuan Naskah 1. CO, Malang - Empat peraturan daerah Kabupaten Malang, Jawa Timur, dibatalkan Pemerintah Pusat. Katalog. Dasar hukum diawali dengan kata Mengingat; 8. Selain tujuan yang telah dijabarkan di atas, penyusuan NaskahSEMARANG - Lima Peraturan Daerah (Perda) resmi dicabut dalam Sidang Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Jateng, Senin (27/5/2019). Mendeskripsikan sasaran, ruang lingkup pengaturan, jangkauan, dan arah pengaturan dari rancangan Peraturan Daerah tentang Pemajuan Kesenian dan Kebudayaan Kota Bekasi. 006. Glosarium. bahwa pendidikan merupakan hak semua warga negara, sehingga penyelenggaraan pendidikan harus mampu menjamin pemerataan. Penyiapan Rancangan Peraturan Daerah Tentang APBD (Raperda APBD). Partisipasi masyarakat dalam penggunaan dan. 2016-EngJenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan. Peraturan Daerah Kabupaten Selayar Nomor 03 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Selayar (Lembaran Daerah Kabupaten Selayar Tahun 2008 Nomor 03); 28. perda 05 tahun 2013 tentang pembentukan peraturan daerah (178. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 13 Tahun 2003 tentangPeraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 10 Tahun 2017 tentang Urusan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; 13. Contoh Agenda Kegiatan 1. Undang-undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Jawa Tengah; 2. Peraturan Daerah Provinsi (PERDA-PROV) 47 / 2002. 21 August 2023;Perda Syariah atau perda bernuansa syariah adalah istilah untuk peraturan daerah di Indonesia yang berlandaskan hukum agama Islam. KEGUNAAN NASKAH AKADEMIK a. 1. Jakarta - Peraturan Daerah masuk dalam hierarki Peraturan Perundang-undangan dalam Pasal 7 ayat (1) UU No 12 Tahun 2011. TAGS; APBD; SHARE. 7. Dasar hukum penetapan Peraturan Pemerintah adalah Pasal 5 Ayat 2 UUD 1945 yang berbunyi, “Presiden menetapkan Peraturan Pemerintah untuk menjalankan undang. Pd Diposting pada 13 Juni 2022. ID 3. Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Jawa Barat Nomor 5 Tahun 2017 Penyelenggaraan Pendidikan MATERI POKOK PERATURAN Abstrak. Kedudukan Perda, baik Perda Provinsi maupun Perda Kabupaten/Kota, dalam hirarki perundang-undangan adalah di bawah Undang-Undang. Pada dasarnya, macam-macam peraturan perundang-undangan di Indonesia terbagi menjadi dua berdasarkan wilayah dari pemberlakuan aturan hukum tersebut. Hal tersebut berarti yang disebut pemerintahan pada pokoknya adalah hukum sebagai. Pengertian PERDA. Kewenangan membuat Peraturan Pemerintah diberikan oleh UUD 1945 kepada presiden. Lebih lanjut, pembatalan Perda Kabupaten/Kota melalui keputusan gubernur sebagai wakil pemerintah pusat seperti diatur Pasal 251 ayat (4) UU Pemda, menurut Mahkamah tidak sesuai dengan rezim peraturan perundang-undangan yang dianut. (Analisis Urgensi, Aspek Pengaturan, dan Permasalahan) [1] I. Contoh : PERATURAN DAERAH KABUPATEN GARUT NOMOR 18 TAHUN 2005 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN GARUT NOMOR 1 TAHUN 2005 TENTANG KEDUDUKAN PROTOKOLER DAN KEUANGAN Detail. (Analisis Urgensi, Aspek Pengaturan, dan Permasalahan) [1] I. Peraturan Perundang-undangan. Jakarta -. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Dari kedua contoh tadi, kita mendapat pelajaran bahwa kehidupan bersama harus diatur. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Zarkasi dalam Pembentukan Peraturan Daerah Berdasarkan Peraturan Perundang-undangan, peraturan daerah adalah salah. Peraturan Daerah: Suatu Kajian Teoretis & Praktis Disertai Manual, (Jakarta: Kencana, 2013), hlm. PRODUK HUKUM. Peraturan Daerah Kota Pekan Baru Nomor 3 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Kerja Sama Daerah. 5. Soal Latihan PKn 5 SD tentang Peraturan Perundang-undangan di Indonesia39. Peraturan Walikota Tangerang No. 54 Tahun. PERATURAN DAERAH . bahwa untuk menciptakan masyarakat Kabupaten. Sehubungan dengan hal tersebut, maka Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 1995 perlu dicabut. Perda-perda di DIY yang dicabut tersebut merupakan perda produk tahun 1950-an hingga 1996. 1 BELANJA OPERASI:. 8. Download Peraturan. Penetapan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD sesuai dengan hasil evaluasi Paling lambat akhir Desember (31 Desember) 13. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 11 Tahun 2023. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. Ketentuan Pasal 8 diubah: 5. dengan Peraturan Daerah Provinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 1999; c. Berdasarkan UU No. Mentaati peraturan dari guru adalah contoh pelaksanaan peraturan di lingkungan. No. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 NomorKOMPAS. 14 Feb 2023. Kemanusiaan; b. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan. Judul Peraturan Bupati memuat keterangan mengenai jenis, nama daerah, nomor, tahun penetapan, dan nama Peraturan Bupati. 2. Kumpulan peraturan daerah terlengkap dan terkini mulai tingkat kota, kabupaten, hingga provinsi di Indonesia. Peraturan Pemerintah No 57 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan. Sebagai contoh, kami mengacu pada pengujian beberapa pasal dalam Undang. Bukan sekadar aturan dari mulut ke mulut, tapi aturan yang berlaku untuk mengikat semua warga negara. ketentuan-ketentuan tentang Pajak Daerah sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pajak Hotel, Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2010. E. Merumuskan Norma Hukum secara Baik 669. Peraturan Daerah ini mengatur tentang penyisipan angka 11a pada Pasal 1, penyisipan Pasal 2A, Penyisipan ayat (1a) dan perubahan ayat (2) pada Pasal 3, penyisipan Pasal 4a, perubahan Pasal 5, perubahan Pasal 6. 5. Kukuh Setiadi. ABSTRAK: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah. 19 Juni 2023. (3) Peraturan Daerah dapat memuat ancaman pidana Pembentukan peraturan daerah dibantu oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah provinsi maupun kabupaten/kota. Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Daerah ini, yang. Berlaku. PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURWOREJO NOMOR 11 TAHUN 2019 TENTANG PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI PURWOREJO, Menimbang : a. Desa Pulau Miang, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 Peraturan Daerah ini. 8. No. Peraturan Daerah ini mengatur tentang: - Ketentuan Umum - Tertib Jalan Dan Tertib Angkutan Jalan - Tertib Jalur Hijau - Taman Dan Tempat Umum - Tertib Sungai,. Peraturan Daerah ini mengatur perubahan beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, sebagaimana dalam Pasal 7, 8, menghapus pasal 9, menambahkan Pasal 28 A, 28B dan 28C. Spirit yang mendorong Perda ini adalah untuk mencari sumber pembiayaan 8 Contoh Peraturan Pemerintah (PP) Pusat di Indonesia. Perwakilan. Sementara secara teknis diatur lebih lanjut dalam peraturan. Mendeskripsikan sasaran, ruang lingkup pengaturan, jangkauan, dan arah pengaturan dari rancangan Peraturan Daerah tentang Pemajuan Kesenian dan Kebudayaan Kota Bekasi. Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturam Daerah Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Propvinsi. PERDA 2023. 8 hlm. 92 PP 12/ 2019) Dalam proses Penyusunan Rancangan APBD, Kepala Daerah haruslah menyusun rancangan KUA PPAS. Judul 1. 9 KiB) PERDA 08 TAHUN 2011 TENTANG PENYERTAAN MODAL PADA PT. 12 Tahun 2011 menyebutkan jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan terdiri atas: 1. UJI MATERI MAHKAMAH KONSTITUSI. 10 Maret 2023. 4. Arsip Penelitian Penelitian. Kewenangan daerah dalam membentuk peraturan daerah, tertulis dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. : Bali (Provinsi) Singkatan Jenis: PERDA: Tempat Penetapan: Bali: Tanggal Penetapan: 25 August 2021: Tanggal Pengundangan: 25. 1. MODUL PERANCANGAN PERATURAN DAERAH PROVINSI 5 Dalam pembentukan Perda juga harus memperhatikan landasan keabsahan baik secara filosofis, sosiologis dan yuridis. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor : 14/PRT/M/2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang; 12. Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan: 1. 9. PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 22 TAHUN 20202016 TENTANG TATA CARA KERJA SAMA DAERAH DENGAN DAERAH LAIN. Pasal 43. Peraturan Daerah Provinsi Nomor 5 Tahun 2023 : Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 5 Tahun 2023 Tentang OPTIMALISASI PENYELENGGARAAN PERLINDUNGAN TENAGA KERJA MELALUI JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN : Berlaku: Lihat Rincian: Peraturan Daerah Provinsi Nomor 1 Tahun 2022 : Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 1 Tahun 2022 Tentang. Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 05 Maret 2021. Bentuk Hukum Sebagai Produk Keputusan. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 10 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Banyumas Tahun 2011 -2031(Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2011 Nomor 3 Seri E); 9. PENGELOLAAN KEARSIPAN DI PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA. Contoh Report Text Tentang Gunung dan. Pertama, jika ada pihak yang. DAERAH DIATUR DENGAN PERATURAN MENTERI. 000 ,- Pertitik f. Sharing Knowledge dengan JDIH DPD RI. E. CATATAN: Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 15 Juli 2016. 03, LL SETDA KOTA PEKANBARU,38 HLM PERATURAN DAERAH TENTANG. Berikut adalah prinsip koperasi Indonesia yang. bahwa pertumbuhan kota, pertambahan penduduk dan perubahan pola konsumsi masyarakat, berdampak bertambahnya volume, jenis, dan karakteristik sampah yang semakin. Pasal 1Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 Pasal 2 Pendapatan Daerah Pasal 3 Belanja Daerah Pasal 4 Pembiayaan Daerah Pasal 5 Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari. ABSTRAK: Dasar Pertimbangan: a. Tanggal Penetapan 27 April 2023. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik. Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 23 Maret 2020. Jenis. Dalam Pasal 7 ayat (1) UU N0. Salah satu contoh pemberian kewenangan delegasi sebagaimana diatur dalam Pasal 146 Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. PP No. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114,. Kewenangan daerah dalam membentuk peraturan daerah, tertulis dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. PERATURAN DAERAH PROVINSI JAMBI NOMOR 8 TAHUN 2023. daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan. PERATURAN DAERAH KOTA PADANG NOMOR 5 TAHUN 2011 TENTANG PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA WALIKOTA PADANG Menimbang : a. Mengubah Peraturan Daerah Kabupaten Bantul No. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036); 17. 28 Februari 2023. TENTANG. Peraturan Daerah (PERDA) tentang Penyelenggaraan Pemajuan Kebudayaan Daerah. 7. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 7 Tahun 2001 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Daerah. Otonomi daerah adalah kewenangan daerah otonom untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik. Pasal 22 Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 5. Simak fungsi, muatan isi, dan asas pembentukannya, serta aspek penting pembentukannya berikut. ANALISIS DAN EVALUASI PERATURAN PERUNDANG PEDOMAN EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT SEBAGAI REFERENSI ACUAN PEMBENTUKAN PERATURAN PERATURAN DAERAH INISIATIF DPRD KABUPATEN GRESIK Disusun Oleh : RUM PRAMUDYA, S. Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 12 November 2020. Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 16 Juli 2019. Pengajuan rancangan peraturan daerah dapat dilakukan oleh Pemerintah daerah dan. ABSTRAK: Pajak daerah merupakan sumber pendapatan asli daerah yang penting untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan. Peraturan Mengenai Pajak Daerah. 6. Peraturan dan Pedoman Terkait Pengendalian Dampak Perubahan Iklim. Salah satu yang lembaga yang sering menyoroti Perda diskriminatif ini adalah Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan). Peraturan Gubernur (PERGUB) 12223. Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Riau. U. bahwa untuk menyelenggarakan pemerintahan daerah yang efektif dan efisien, serta menciptakan organisasi yang tepat ukuran dan tepat fungsi, perlu dilakukan penyesuaian terhadap. 19 Juni 2023. Peraturan Pemerintah Termasuk Jenis Peraturan Perundang-undangan. menyediakan pangan yang beraneka ragam danmemberikan kewenangan pengujian peraturan daerah melalui eksekutif review, sementara Pasal 24 A ayat (1) Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 jo Undang – Undang Nomor 5 Tahun 2004 jo. Peraturan Daerah Provinsi tentang Susunan Kelembagaan, Pengisian Jabatan, dan Masa Jabatan Kepala Desa Adat Berdasarkan Hukum Adat (Pasal 109). Penyusunan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah 60 BAB VIII JENIS NORMA, PERUMUSAN NORMA, DAN BAHASA SERTA PERANCANGAN UNTUK PENEGAKAN HUKUM PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN A. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 5 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2017 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 207); 17. Dasar Hukum: Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana diubah dengan Undang.